previous arrow
next arrow
Slider

KPU KABUPATEN/KOTA TAK AKAN REKRUTMEN ULANG PANITIA AD HOC PEMILU 2019

  

TRENGGALEK – Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tidak akan melakukan proses rekruitmen untuk membentuk panitia ad hoc untuk mendukung kegiatan Pemilihan Umum 2019. Keputusan ini terungkap dalam acara Rakor Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu yang diadakan di Hotel Bukit Daun, Kediri, Rabu-Kamis, 31 Januari – 01 Februari 2018.

Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Trenggalek, nantinya akan melakukan evaluasi terhadap panitia ad hoc yang sudah bekerja untuk  tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Untuk PPK di tiap kecamatan, karena jumlahnya sesuai dengan peraturan terbaru (UU Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2018) adalah Cuma 3 orang, maka nantinya akan ada tiga dari lima PPK Pilgub yang dilanjutkan menjadi PPK Pemilu 2019. “Akan ada evaluasi terhadap 5 anggota PPK dan PPS, konsekuensinya dua orang PPK tak terpakai lagi di Pemilu tapi masih bekerja untuk Pilgub 2018 ini”, papar Nurani, Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia KPU Trenggalek setelah pulang dari acara Rapat Kordinasi tersebut.

Nurani menambahkan bahwa saat ini sedang disusun Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis untuk melakukan kegiatan evaluasi berdasarkan Peraturan yang berlaku. Secara bersamaan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur juga sudah menyusun jadwal (time line) untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi yang akan melibatkan semua PPK, PPS, sekretariat dengan instrumen semacam kuisioner yang akan mereka isi.

Panitia ad hoc hasil evaluasi itu akan ditargetkan terbentuk di awal Maret 2018. Panitia tingkat kecamatan dan desa ini akan membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Anggota Legeslatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak. [Hupmas]